ISP - Stage : Hukum dan Perundang - undangan ISP

Wilujeng ngeBlog Daks..

Dipostingan kali ini ane akan membahas mengenai beberapa peraturan dan hukum yang diterapkan di Indonesia yang berkenaan dengan Internet Service Provider.
Langsung Cekibrot Daks..

Ada berapa peraturan nih Jang Admin di Indonesia??

Undang - Undang Dasar 1945
UUD 1945 telah diamandemen empat kali antara 1999 dan 2002. Sebelum  diamandemen  UUD 1945 tidak secara eksplisit menegaskan hak-hak asasi manusia. Contohnya, Pasal 27 (1 and 2) and 28 hanya mengakui adanya prinsip-prinsip of kesetaraan dalam hukum, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Setelah amandemen ditetapkan, maka UUD 1945 memiliki beberapa pasal yang secara eksplisit menegaskan  penghormatan atas hak-hak asasi manusia  dan di jamin oleh negara. 10 Pasal telah dimasukkan ke dalam UUD 1945 (e.g. articles 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I and 28J (Persandingan UUD 1945, 2002: 49-57), membuktikan bahwa Indonesia telah menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
TAP MPR ini melindungi  kebebasan berekspresi sebagai berikut:

• Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 14);
• Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19);
• Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
• Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

Lalu, Indonesia mengesahkan UU No. 39 of 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembukaan UU tersebut menyatakan “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.” UU tersebut juga menyatakan “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum”.

RUU Konvergensi Telematika

Untuk menghadapi adanya konvergensi antara media tradisional dan media baru, Menkominfo membuat RUU Konvergensi Telematika, yang di usulkan oleh pemerintah sebagai UU yang akan menggantikan UU Telekomunikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Penyiaran secara tergabung dan akan mengatur telekomunikasi dan TIK di Indonesia.

Telematika di definisikan secara luas sebagai aplikasi apa saja yang menggunakan Internet untuk disampaikan (misalnya suara, gambar, data, layanan berbasis konten, e-commerce, dan layanan lainnya yang disediakan melalui aplikasi). Telematics is defined broadly as any kind of application which uses the Internet to transmit (e.g. voice, images, data, content based services, e-commerce, as well as other services provided through applications). Bahwa Pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan dengan definisi yang sangat luas menyebabkan kekhawatiran bahwa peraturan tersebut akan digunakan untuk mengontrol konten dan informasi online.  Setelah dikritik oleh masyarakat  banyak, Kominfo memutuskan agar RUU Konvergensi Telematika ditinjau ulang. Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menyetujui revisi RUU Penyiaran. Apabila draft ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, maka RUU Konvergensi Telematika tidak lagi diperlukan.

UU No. 11 of 2008

UU No. 11 of 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008, dan merupakan cyber law pertama di Indonesia dan instrumen perundang-undangan utama yang dipakai untuk mengatur konten online.

Bab VII dari UU ITE menyebutkan semua hal-hal yang dilarang, termasuk dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki :

• Pelanggaran Kesusilaan
• Perjudian
• Penghinaan / Pencemaran Nama Baik
• Pemerasan dan Pengancaman

Pada tahun 2013, Kominfo menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan untuk merevisi  UU ITE. Terutama yang  menjadi perhatian adalah Pasal 27 (2) mengenai pencemaran nama baik. Gatot S. Dewa Broto selaku  Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, menyatakan bahwa hukuman pidana selama 6 tahun dengan denda Rp 1 miliar  dinilai oleh banyak kalangan terlalu berat, karena hukuman tersebut lebih berat dari yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hukuman adalah sembilan bulan penjara. Informasi yang kami buat mengenai pengontrolan konten menjelaskan dengan lebih detail bagaimana UU ini, yang digunakan bersama dengan UU lainnya, seperti UU  No. 44 of 2008 tentang Pornografi (UU Anti-Pornografi), KUHP Pasal 207-208, 310-21, dan 335 tentang pencemaran nama baik, dan beberapa  UU lainnya yang melarang penodaan agama, termasuk UU No. 1/PNPS/1965 (Penetapan Presiden), digunakan untuk mengatur konten.

 UU ITE juga tadinya mengandung pasal mengenai intersepsi dan penyadapan, Pasal 31 (4), yang mengamanatkan Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang hal itu. Tetapi setelah adanya judicial review yang di ajukan oleh  Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi Djafar dari ELSAM, Mahkamah Konstitusi  dalam putusannya telah menganulir Pasal 31 (4) karena adanya kontradiksi dengan Pasal 28G (1), 28J (2) dari UUD 1945. Kemudian, karena penyadapan memberikan pembatasan pada hak privasi individu, maka penyadapan harus diatur dengan Undang Undang dan bukan hanya dengan Peraturan Pemerintah.

RUU Tata Cara Intersepsi

Di Indonesia, ada setidaknya 12 peraturan perundang-undangan, dua peraturan pemerintah dan dua peraturan mentri yang menjelaskan mekanisme penyadapan oleh badan negara atas nama penegakan hukum. Pada bulan January 2013, Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, menyatakan bahwa RUU Tata Cara Intersepsi sedang dibuat sebagai inisiatif Pemerintah kumulatif terbuka.  Informasi yang kami  buat mengenai pengawasan Internet (Internet surveillance) menjelaskan secara lebih lengkap mengenai masalah-masalah hukum dan operasional tentang penyadapan di Indonesia.

RUU Tindak Pidana Teknologi Informatika

DPR telah memulai menyusun RUU Tindak Pidana Teknologi Informatika (TIPITI) sebagai tanggapan akan  meningkatnya jumlah kasus cybercrime di Indonesia. Pada saat pertama kali diumumkan kepada publik, RUU tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi karena aturan-aturan di dalamnya dianggap terlalu luas dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada yang terkandung di dalam UU ITE yang kontroversial (e.g. pidana 30 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar menurut draft tahun 2009). RUU tersebut telah diprioritaskan pada Program Legislasi Nasional tahun 2010, tetapi RUU tersebut baru diselesaikan pada tahun 2012 akibat adanya tekanan dari Kominfo. Sejak bulan Maret 2012, RUU tersebut masih menunggu untuk disahkan.

Inisiatif Keamanan Cyber dan Regional

Sebagaimana banyak negara lainnya, Indonesia melihat bahwa cybersecurity telah menjadi prioritas utama, dan strategy cyber security sedang dikembangkan oleh Pemerintah. Indonesia telah menjadi Anggota Penuh dari APCERT (Asia Pacific Computer Emergency Response Team) dan FIRST (Forum for Incident Response and Security Team) dan Anggota Penuh dan Pendiri dari OIC-CERT (Organization of the Islamic Conference-Computer Emergency Response Team).  Sejak 2010, RUU mengenai cybercrime dan RUU mengenai ratifikasi Konvensi Uni Eropa mengenai Cybercrime telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional sebagai prioritas untuk dibahas. Apapun komponen dari strategi cybersecurity tersebut, pastinya akan mempengaruhi karakter dari pengontrolan informasi di Indonesia. Strategi tersebut akan mencerminkan perbedaan kepentingan diantara berbagai kepentingan  domestik dengan kepentingan tertentu dan para pemangku kepentingan, dan juga pengaruh  regional dan internasional,  dan partisipasi Indonesia dalam forum regional dan forum-forum lainnya. Terutama, organisasi regional, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dimana Indonesia merupakan anggota pendiri, akan menjadi sumber utama pengaruh dan sumber norma-norma dan praktek-prakteknya. Pada bulan September 2013, ASEAN mengumumkan bahwa perjanjian perihal cybersecurity telah tercapai antara negara-negara anggota, dimana Indonesia dan anggota lainnya akan secara bersama mengembangkan mekanisme untuk melawan cyber attack, mengkoordinasi pelatihan, dan berbagi informasi mengenai ancaman cyber attack —  yang sudah dipraktekkan oleh beberapa anggota CERT di Asia Tenggara.  Bekerja sama dengan para kolega kami di Asia Tenggara, kami akan terus memonitor perkembangan ini, terutama dengan akan adanya ASEAN Economic Community pada tahun 2015, dan kami akan menerbitkan sejumlah laporan mengenai inisiatif cybersecurity di Asia. 

Nah, segitu dulu ulasan dari ane mengenai peraturan pemerintah yang ada di Indonesia dan sekitarnya.

See ya at Next Post yo Daks..

Sumber :

1. Totok Sarsito, “The Indonesian Constitution: Why it was amended,” Journal of International Studies, 3 (2007), http://www.myjurnal.my/public/issue-view.php?id=2125&journal_id=217
2.  Kikue Hamayotsu, “The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance”, Journal of Contemporary Asia, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2013.780471
3.  Article 1 (1) of Law No. 36/1999, http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf
4.  Article 4 (1) of Law No. 36/1999, http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf
5.  For more information on Criminal Defamation Law, please see Human Rights Watch’s “Turning Critics into Criminals: The human rights consequences of Criminal Defamation Law in Indonesia.” http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0510webwcover.pdf