Dipertemuan kali ini ane masih akan membahas secara general infrastruktur internet di Indonesia Daks, karena seperti yang ente tahu Indonesia tuh Gede banget kan. Dan dengan meningkat tajamnya pengguna internet di Indonesia, infrastruktur di negara kita secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan IT di beberapa negara tentangga. Langsung Cekibrot aja deh Daks..
Jadi Internet di Indonesia itu kayak gimana sih Jang Admin??
Indonesia memiliki lebih dari 300 penyedia jasa Internet (Internet Service Provider (ISP)), 35 dari mereka memiliki infrastruktur jaringan sendiri. PT Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan 8,6 juta pelanggan fixed wire-line, 14,2 juta pelanggan fixed wireless dan 107 juta pelanggan seluler, terhitung bulan Desember 2012. PT Indosat adalah operator seluler kedua terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 55 juta pelanggan seluler. PT Telkom dan PT Indosat keduanya merupakan Perusahaan BUMN yan diprivatisasi sebagian pada tahun 1990an. Pemerintah memiliki saham di kedua perusahaan, termasuk lebih dari 50 persen kepemilikan pada PT Telkom.Dengan maraknya perkembangan ISP, pertumbuhan media industri di Indonesia telah menghasilkan suatu oligopoli media dan konsentrasi kepemilikan media di tangan beberapa perusahaan. 12 Perusahaan konglomerat besar mengontrol hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk penyiaran, media cetak, dan media online. Misalnya, Berita Satu Media Holding, sebuah perusahaan media baru di bawah Lippo Group, telah mendirikan sebuah Internet-Protocol Television (IPTV) yaitu BeritasatuTV, kanal media online beritasatu.com, dan juga memiliki beberapa surat kabar dan majalah. Lalu, sebagian dari grup media ini dimiliki oleh beberapa individu yang aktif dalam kancah politik contohnya Aburizal Bakrie adalah ketua umum Golkar, salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan pemilik dari Visi Media Asia (atau dikenal dengan nama VIVA), yang memiliki stasiun televisi seperti ANTV, tvOne, Vivasky dan Sport One, dan juga situs berita online VIVA.co.id. Surya Paloh, pendiri partai politik baru, Nasional Demokrat (NasDem), adalah pemilik dari Media Group, yang mengoperasikan stasiun televisi MetroTV dan menerbitkan surat kabar Media Indonesia, Lampung Post, dan Borneonews, dan tabloid, Prioritas. Monopoli media dimungkinkan oleh Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, yang menetapkan batasan-batasan yang tidak jelas mengenai kepemilikan penyiaran swasta, dan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, DPR dan Pemerintah sedang menyusun RUU Penyiaran yang baru untuk menggantikan UU 32 tahun 2002. Mendekati Pemilu 2014, ada kekhawatiran bahwa konglomerasi media ini akan mempengaruhi kebebasan pers.
Kementrian Komunikasi dan Informatika, melihat betapa penting adanya Internet yang berkecepatan tinggi untuk pembangunan ekonomi dan sosial, meluncurkan program dengan nama “Indonesia Connected” untuk meningkatkan konektivitas dari daerah perbatasan dan pedalaman. Perkembangan ini di implementasikan melalui jaringan kabel fiber-optic “Palapa Ring” di seluruh Indonesia. Kementrian Kominfo memperkirakan bahwa pembangunan dari jaringan tulang punggung (backbone) telah mencapai 80 persen, meliputi Nangroe Aceh Darussalam (Sumatera) Ring, Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Denpasar-Mataram Ring dan Mataram-Kupang Ring. Beberapa perusahaan terlibat dalam proyek ini, termasuk PT Telkom dan PT Indosat. Baru-baru ini, Grup Lippo mengumumkan bahwa perusahaan tersebut bekerja sama dengan JSAT, perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang, untuk meningkatkan konektivitas Internet di Papua, melalui pemasangan VSAT (very small aperture terminal). Jarak antara Manado (Sulawesi) sampai Papua (5.194 kilometer) akan memiliki jaringan fiber-optic setelah proyek Palapa Ring selesai.
Proyek Palapa Ring memiliki 35.280 kilometer kabel bawah laut dan banyak dari kabel-kabel tersebut dihubungkan ke Singapura (Lihat Figur 2), yang berada di persimpangan jalan antara Asia Pasifik dan Eropa dan merupakan pusat untuk banyak kabel bawah laut yang digunakan untuk infrastruktur Internet dan telekomunikasi. Salah satu organisasi yang merupakan mitra dari Citizen Lab, Privacy International, telah melakukan riset mengenai penyedia teknologi penyadapan, termasuk teknologi dan sistem penyadapan untuk kabel bawah laut. Menurut surat kabar Sydney Morning Herald (SMH), informasi yang diberikan oleh Edward Snowden, pembocor rahasia pemantauan intelijen Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Government Communications Headquarters (GCHQ) dari pemerintah Inggris mengumpulkan data dari dan menuju Inggris dan Eropa Timur melalui salah satu kabel bawah laut milik Indonesia, SEA-ME-WE-3, yang merupakan salah satu kabel optik bawah laut terpanjang di dunia dengan titik pendaratan di Medan dan Jakarta, Indonesia. Sumber intelijen Australia juga memberi tahu Fairfax Media, yang memiliki SMH, bahwa intelijen Singapura bekerja sama dengan Australia dalam mengakses dan membagi komunikasi yang dibawa oleh kabel tersebut.
 |
| Peta Kabel Bawah Laut Indonesia |
Indonesia tidak memiliki sistem infrastruktur Internet yang tersentralisasi dan memliki beberapa sambungan ke jaringan internasional. Indonesia Internet Exchange (IIX), merupakan Internet exchange point (IXP) pertama di Indonesia, dan di operasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) (Lihat Figur 3). IXP yang kedua di Indonesia, OpenIXP, di jalankan oleh Indonesia Data Center (IDC). Pemerintah Indonesia mengharuskan agar para penyedia jasa Internet harus mendaftarkan IP Transit mereka dari Network Access Provider ke upstream global. Para IXP, oleh karena itu, hanya melakukan fungsi lokal/domestik di antara para penyedia jasa Internet di Indonesia.
Nah, kira - kira segitu dulu Daks ulasan dari ane. Jika pemerintah benar - benar serius melakukan pembangunan sektor IT yang didukung oleh management dan infrastruktur yang baik, kede[annya ane yakin indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan basis IT terbesar.
See ya at Next Post..
Sumber :
- PowerPoint Presentation by Harijanto Pribadi, Department Head of IIX APJII, https://citizenlab.org/wp-content/uploads/2013/10/IIX-APJII2012-APNIC34-Final.pptx
Also known as the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo). - Totok Sarsito, “The Indonesian Constitution: Why it was amended,” Journal of International Studies, 3 (2007), http://www.myjurnal.my/public/issue-view.php?id=2125&journal_id=217
0 comments:
Post a Comment